Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa program perlindungan sosial masih menjadi prioritas utama pada tahun 2026. Berbagai bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Program Indonesia Pintar (PIP) tetap disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan di tengah dinamika ekonomi global.

Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima manfaat, sangat penting untuk memahami mekanisme pengecekan yang telah terintegrasi secara digital. Berikut adalah panduan komprehensif mengenai cara cek bansos terbaru 2026, syarat, hingga langkah-langkah jika bantuan tidak cair.

Daftar Program Bansos Utama di Tahun 2026

Sebelum melakukan pengecekan, penting bagi masyarakat untuk mengenali jenis bantuan yang tersedia. Pada tahun 2026, pemerintah melakukan penguatan pada beberapa sektor bantuan:

• Program Keluarga Harapan (PKH): Merupakan bantuan bersyarat yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan.
• Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Dikenal juga sebagai Program Sembako, bantuan ini disalurkan secara tunai melalui rekening KKS untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok.
• Program Indonesia Pintar (PIP): Bantuan pendidikan yang kini mencakup lebih banyak jenjang untuk mendukung literasi nasional.
• Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Ditujukan bagi warga desa yang mengalami kemiskinan ekstrem dan belum ter-cover oleh bantuan pusat.
• PBI-JKN: Bantuan iuran kesehatan bagi masyarakat agar mendapatkan layanan medis gratis kelas III.

Cara Cek Bansos 2026 Melalui Website Resmi

Pemerintah telah memperbarui infrastruktur situs cekbansos.kemensos.go.id untuk menangani trafik yang lebih tinggi. Berikut adalah langkah teknisnya:

1. Buka peramban di perangkat Anda dan akses tautan https://cekbansos.kemensos.go.id.
2. Pilih Wilayah: Masukkan data wilayah sesuai KTP mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.
3. Input Nama: Masukkan nama lengkap sesuai e-KTP. Hindari penggunaan gelar atau singkatan jika tidak ada di KTP.
4. Kode Verifikasi: Ketikkan karakter unik yang muncul pada kotak captcha. Ini bertujuan untuk memastikan pengecekan dilakukan oleh manusia, bukan bot.
5. Cari Data: Klik tombol “Cari Data”. Sistem akan melakukan scanning pada database DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

Penggunaan Aplikasi “Cek Bansos” dan Fitur Usul-Sanggah

Aplikasi seluler resmi memberikan transparansi lebih tinggi. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penyaluran bantuan di lingkungan sekitar.

Fitur Utama Aplikasi:

• Menu Cek Bansos: Untuk melihat daftar bantuan yang diterima anggota keluarga dalam satu KK.
• Menu Usul: Jika Anda melihat tetangga yang sangat miskin namun belum mendapat bantuan, Anda bisa mendaftarkan mereka (atau diri sendiri).
• Menu Sanggah: Jika Anda melihat orang kaya atau mampu yang mendapatkan bansos, Anda bisa memberikan laporan sanggahan agar bantuan tersebut dialihkan kepada yang lebih berhak.

Rincian Nominal Bantuan PKH 2026

Besaran bantuan PKH ditentukan berdasarkan komponen yang ada di dalam keluarga. Berikut adalah tabel rincian per tahunnya:

Syarat dan Kriteria Kelayakan

Tidak semua warga bisa mendapatkan bansos. Pemerintah menetapkan kriteria ketat agar bantuan tepat sasaran:

• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dipadankan dengan data NIK di Dukcapil.
• Kondisi ekonomi berada di bawah garis kemiskinan (desil 1 sampai desil 4).
• Bukan merupakan anggota aktif atau pensiunan dari TNI, Polri, serta ASN (Aparatur Sipil Negara).
• Bukan merupakan karyawan BUMN/BUMD dengan gaji di atas upah minimum.

Bagaimana Jika Saya Layak Tapi Belum Terdaftar?

Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan atau merasa “terlupakan” oleh sistem, langkah-langkah berikut dapat ditempuh:

1. Musyawarah Desa (Musdes): Datangi kantor desa atau kelurahan setempat untuk mengusulkan nama ke dalam DTKS. Data bansos dimulai dari bawah (tingkat RT/RW/Desa).
2. Operator SIKS-NG: Pastikan operator di kelurahan sudah menginput data Anda ke dalam sistem SIKS-NG milik Kemensos.
3. Lapor via Hotline: Anda bisa menghubungi layanan pengaduan Kemensos jika menemukan adanya pungutan liar atau ketidakadilan dalam penyaluran.